Bogor – Kunci utama peningkatan kualitas layanan kepada publik dalam suatu perusahaan dimulai dari pimpinan yang dapat melayani. Hal ini diungkapkan Joice Farida Rosandi, Kepala Divisi Layanan dan Contact Center Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu narasumber yang mengisi acara rapat kerja nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (rakernas DJKN) 2016 di Bogor pada Kamis (26/5). Ia menyoroti bagaimana peran pimpinan harus dapat memulainya terlebih dahulu dalam mengubah paradigma layanan saat ini. Pimpinan harus mempunyai peranan dan komitmen dalam mengubahnya. Oleh karena itu,  pimpinan harus memberikan contoh terlebih dahulu layanan yang baik kepada bawahan.

Joice dalam kesempatan itu memaparkan materi usaha peningkatan layanan publik yang prima. Ia mengenalkan konsep service create sales dalam usaha meningkatkan layanan kepada nasabah BRI. Dalam pelayanan, biasa dikenal moto  3S (senyum, sapa, dan salam), namun sekarang moto tersebut berubah menjadi 4S (senyum, sapa, salam, dan sales).  Kunci sukses  pelayanan prima yang diinginkan nasabah menurut Joice harus mempunyai unsur CAKRAM (cepat, akurat, ramah, aman, dan nyaman). Untuk meraih unsur tersebut ada beberapa faktor yang perlu diubah, yaitu faktor manusia, fasilitas kantor, proses, produk, dan sistem.

Sedangkan contoh lain, usaha meningkatkan layanan prima adalah layanan call center yang diubah menjadi layanan contact center. Menurut wanita yang sudah banyak makan asam garam di bidang layanan publik sektor perbankan ini, contact center memiliki arti lebih luas daripada call center karena dapat  mencakup banyak ragam layanan,  bukan hanya via telepon saja tetapi bisa mencakup media sosial terkini, seperti twitter, telegram, facebook, email, dan information desk.

Selain narasumber dari BRI, rakernas DJKN 2016 juga menghadirkan narasumber Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)  Saiful H. Manan. Ia menyampaikan bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset negara yang dapat membantu peran DJKN sebagai revenue center. Saiful mengambil contoh usaha pengelolaan aset negara oleh PT PPA selama ini. Menurut Saiful, banyak tantangan yang dihadapi dalam mengelola aset negara, antara lain jumlah aset yang banyak, variasi jenis dan kualitas aset,  lokasi aset yang tersebar di berbagai wilayah, nilai aset kelolaan yang berpotensi menurun, dan karakter aset yang berbeda.

Secara lebih detail, Saiful mengungkapkan tantangan permasalahan administrasi dalam pengelolaan aset di PT PPA. Banyaknya aset-aset negara yang berperkara dan penguasaannya dikuasai oleh pihak lain sehingga dibutuhkan proses hukum untuk penyelesaiannya. Tantangan jumlah aset yang banyak dan tersebar luas sehingga diperlukan pengadministrasian mengenai jumlah dan nilai dari aset tersebut. Dan tantangan banyaknya aset-aset potensial yang terbengkalai dan belum ditetapkan pengunaannya oleh Pemerintah

“Dalam mengoptimalkan aset dan memaximize return harus ada faktor mempunyai nilai komersial,”tutur Saiful. Faktor lain yang penting dalam usaha mengoptimalkan aset adalah sesuai peraturan dan sesuai tata kelola, dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencegah temuan BPK, dan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah.  Untuk mencapai pendapatan dalam pengelolaan aset tersebut usaha yang dilakukan melalui Build, Operate, Transfer (BOT) dan Build, Own, Operate (BOO) serta  sewa.

Pada rakernas DJKN Tahun 2016 ini, banyak mendatangkan narasumber di berbagai bidang yang bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman  dengan peserta rakernas  dalam  menyongsong tugas dan fungsi DJKN yang semakin kompleks terkhusus sebagai Revenue Center. Selain mendatangkan dua narasumber di atas, sebelumnya pada Rabu (25/5) juga dihadirkan narasumber Deputy Director General of Valuation and Property Services Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia Rahah Ismail  yang memaparkan perkembangan penilaian di Malaysia dan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) yaitu Robert Gonijaya, selaku Inspektur VII Itjen Kemenkeu yang kali ini memaparkan tentang Implementasi Manajemen Risiko. (Teks/Foto:Ynj,@wD,Al,Jo)